Pengawasan internal dan eksternal dalam mendukung penguatan kepolisian merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kinerja institusi kepolisian. Pengawasan internal dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak eksternal, seperti lembaga independen atau masyarakat sipil.
Menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, pengawasan internal dan eksternal merupakan bagian integral dari reformasi kepolisian. Dalam sebuah wawancara, beliau menyatakan bahwa “pengawasan internal dan eksternal sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan di kepolisian.”
Salah satu contoh pengawasan internal yang dilakukan oleh kepolisian adalah melalui inspeksi internal dan evaluasi kinerja. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggota kepolisian menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, pengawasan eksternal juga dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi kinerja kepolisian.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Police Watch, Neta S Pane, pengawasan internal dan eksternal harus dilakukan secara bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu penguatan kepolisian yang profesional dan bertanggung jawab. Beliau juga menambahkan bahwa “transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pengawasan kepolisian.”
Dengan adanya pengawasan internal dan eksternal yang efektif, diharapkan kepolisian dapat menjadi institusi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terkait untuk terus mendukung dan mengawasi kinerja kepolisian demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih baik.