Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan anti-terorisme di Indonesia. Sebagai negara dengan sejarah panjang dalam konflik terorisme, pemerintah harus aktif dalam melindungi rakyatnya dari ancaman terorisme.
Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Suhardi Alius, pemerintah harus memiliki strategi yang komprehensif dalam melawan terorisme. “Peran pemerintah sangat penting dalam memberikan keamanan dan perlindungan bagi masyarakat dari ancaman terorisme,” ujarnya.
Salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah adalah dengan membentuk Densus 88 Anti Teror. Densus 88 merupakan unit khusus yang bertugas dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, Densus 88 telah berhasil melakukan banyak operasi untuk mengungkap jaringan terorisme di Indonesia.
Namun, implementasi kebijakan anti-terorisme tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Masyarakat juga perlu terlibat aktif dalam memberikan informasi kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya aktivitas terorisme. “Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama dengan pemerintah dalam melawan terorisme,” tambah Mahfud MD.
Selain itu, kerja sama internasional juga sangat penting dalam melawan terorisme. Indonesia telah bekerja sama dengan berbagai negara dalam pertukaran informasi dan penangkapan teroris lintas negara. “Kami terus berkoordinasi dengan negara-negara lain dalam memerangi terorisme,” kata Mahfud MD.
Dengan peran pemerintah yang kuat, partisipasi aktif masyarakat, dan kerja sama internasional yang solid, diharapkan Indonesia dapat terus melawan ancaman terorisme dan menjaga keamanan serta stabilitas negara. Peran pemerintah dalam implementasi kebijakan anti-terorisme sangat vital untuk mencapai tujuan tersebut.