Penanganan tindak pidana terorisme dalam hukum Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Pakar Hukum Pidana Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, penanganan tindak pidana terorisme harus dilakukan secara tegas dan efektif sesuai dengan hukum yang berlaku.
Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia. Salah satu upaya penanganan tindak pidana terorisme dalam undang-undang tersebut adalah dengan memberikan hukuman yang tegas bagi pelaku terorisme.
Menurut Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, penanganan tindak pidana terorisme merupakan prioritas utama kepolisian dalam menjaga keamanan negara. Beliau juga menegaskan pentingnya kerjasama antar lembaga dalam penanganan tindak pidana terorisme agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
Namun, dalam penanganan tindak pidana terorisme, perlu juga diperhatikan hak asasi manusia para terduga teroris. Menurut aktivis HAM, penanganan tindak pidana terorisme harus dilakukan dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan proses hukum yang adil.
Dalam penanganan tindak pidana terorisme, kerjasama antara pihak kepolisian, TNI, dan lembaga terkait lainnya sangat diperlukan. Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, kerjasama antar lembaga sangat penting dalam penanganan tindak pidana terorisme untuk menghindari kebocoran informasi dan memastikan keberhasilan dalam menangani kasus terorisme.
Dengan adanya upaya penanganan tindak pidana terorisme yang tegas dan efektif sesuai dengan hukum yang berlaku, diharapkan dapat memberikan perlindungan dan keamanan bagi masyarakat Indonesia dari ancaman terorisme. Semoga dengan kerjasama antar lembaga dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, penanganan tindak pidana terorisme dapat dilakukan dengan baik dan berhasil.