Tindak pidana terorganisir merupakan ancaman serius bagi keamanan masyarakat. Oleh karena itu, peran polisi dalam menanggulangi tindak pidana terorganisir sangatlah penting. Polisi memiliki peran yang strategis dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok terorganisir.
Menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, peran polisi dalam menanggulangi tindak pidana terorganisir harus dilakukan dengan tegas dan cerdas. “Polisi harus mampu mengidentifikasi jaringan kejahatan terorganisir, merespons secara cepat dan efektif, serta bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mencapai hasil yang optimal,” ujarnya.
Salah satu bentuk peran polisi dalam menanggulangi tindak pidana terorganisir adalah dengan melakukan penyelidikan dan penyusunan strategi operasi. Menurut Kepala Biro Pemberantasan Narkotika, Brigjen Pol Eko Daniyanto, “Penyelidikan yang dilakukan oleh polisi merupakan kunci utama dalam mengungkap kasus-kasus tindak pidana terorganisir, termasuk perdagangan narkoba.”
Selain itu, polisi juga harus mampu melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kejaksaan, BNN, dan TNI dalam menanggulangi tindak pidana terorganisir. “Kerjasama lintas sektoral sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan kejahatan yang semakin kompleks dan terorganisir,” kata Kepala Badan Narkotika Nasional, Heru Winarko.
Peran polisi dalam menanggulangi tindak pidana terorganisir juga mencakup upaya pencegahan dengan melibatkan masyarakat dalam program-program keamanan. Menurut peneliti kepolisian, Dr. Budi Nugroho, “Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial dan keamanan dapat menjadi kunci dalam mencegah dan mengurangi kasus tindak pidana terorganisir di lingkungan sekitar.”
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran polisi dalam menanggulangi tindak pidana terorganisir sangatlah vital. Polisi harus mampu bekerja secara profesional, tegas, dan cerdas dalam menangani kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok terorganisir guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.