Peran Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Transnasional di Indonesia sangat penting untuk menangani kasus-kasus kriminal yang melintasi batas negara. Menurut Direktur Jenderal Peradilan Umum Kejaksaan Agung, Bonaventura Daulat Nainggolan, kejaksaan memiliki peran yang sangat vital dalam menangani tindak pidana transnasional.
Menurut Nainggolan, “Kejaksaan memiliki peran sebagai penuntut umum yang bertugas untuk mengumpulkan bukti dan menyusun dakwaan dalam kasus-kasus tindak pidana transnasional. Kejaksaan juga bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam upaya penyidikan dan penuntutan kasus-kasus ini.”
Dalam penanganan kasus tindak pidana transnasional, kejaksaan juga bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Kolaborasi antar lembaga ini sangat penting untuk mengungkap jaringan kriminal yang melibatkan lebih dari satu negara.
Menurut Kepala Kepolisian RI, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, “Kolaborasi antara kejaksaan, kepolisian, dan BNN sangat diperlukan dalam mengatasi kasus-kasus tindak pidana transnasional. Dengan bekerja sama, kita dapat saling mengisi dan melengkapi dalam upaya memberantas kejahatan lintas negara.”
Selain bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, kejaksaan juga memiliki peran dalam memberikan bantuan hukum kepada negara-negara lain dalam menangani kasus tindak pidana transnasional yang melibatkan warga negara mereka. Hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia dalam kerja sama hukum internasional untuk memberantas kejahatan lintas negara.
Dengan peran yang sangat vital dalam penanganan tindak pidana transnasional, kejaksaan diharapkan terus meningkatkan kapasitas dan kerjasama lintas negara dalam upaya memberantas kejahatan lintas batas. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi negara yang tidak hanya aman di dalam negeri, tetapi juga berperan aktif dalam memberantas kejahatan lintas negara.