Proses penyidikan dalam sistem hukum Indonesia merupakan tahapan penting dalam menegakkan keadilan. Peran dan pentingnya pengawasan terhadap proses penyidikan tidak bisa dianggap remeh, karena hal ini berkaitan langsung dengan keabsahan bukti-bukti yang diperoleh dan akhirnya menentukan keputusan hukum yang diambil.
Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, pengawasan terhadap proses penyidikan adalah kunci utama dalam menjaga agar proses hukum berjalan dengan adil dan benar. “Tanpa pengawasan yang ketat, risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penyidikan sangat besar,” ujarnya.
Dalam praktiknya, pengawasan terhadap proses penyidikan dilakukan oleh lembaga independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Kejaksaan. Mereka memiliki kewenangan untuk memantau jalannya proses penyidikan, mulai dari pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti, hingga penangkapan terhadap tersangka.
Namun, seringkali masih terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam proses penyidikan yang tidak terawasi dengan baik. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran akan pentingnya pengawasan terhadap proses penyidikan di Indonesia.
Menurut data dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), masih terdapat banyak kasus penyiksaan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa peran pengawasan terhadap proses penyidikan masih belum optimal.
Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat pengawasan terhadap proses penyidikan di Indonesia. Selain itu, kesadaran akan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum juga sangat dibutuhkan.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, seorang pakar hukum konstitusi, “Pengawasan terhadap proses penyidikan adalah pondasi utama dalam membangun sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Tanpa pengawasan yang baik, tidak ada kepastian hukum yang bisa dijamin.”
Dengan demikian, peran dan pentingnya pengawasan terhadap proses penyidikan dalam sistem hukum Indonesia harus terus ditingkatkan demi terciptanya keadilan bagi seluruh warga negara. Semua pihak, baik pemerintah, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat sipil harus bersinergi untuk mewujudkan sistem hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.