Penerapan evaluasi kebijakan yang berkelanjutan di Indonesia merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan publik di negara ini. Evaluasi kebijakan adalah proses yang penting untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah.
Menurut Prof. Bambang Widianto dari Universitas Indonesia, “evaluasi kebijakan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat.” Oleh karena itu, mendorong penerapan evaluasi kebijakan yang berkelanjutan di Indonesia menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak.
Salah satu cara untuk mendorong penerapan evaluasi kebijakan yang berkelanjutan adalah dengan meningkatkan kapasitas dan keterampilan para peneliti dan analis kebijakan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Kuntoro Mangkusubroto, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang mengatakan bahwa “evaluasi kebijakan yang berkualitas hanya dapat dilakukan oleh para ahli yang kompeten dan terlatih.”
Tidak hanya itu, kerjasama antara pemerintah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat juga perlu ditingkatkan dalam upaya mendorong penerapan evaluasi kebijakan yang berkelanjutan. Menurut Dr. Rieke Dyah Pitaloka, Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Kebijakan Publik, “kolaborasi antara berbagai pihak akan memperkaya perspektif dalam melakukan evaluasi kebijakan dan memastikan bahwa evaluasi tersebut dilakukan secara objektif.”
Dengan mendorong penerapan evaluasi kebijakan yang berkelanjutan di Indonesia, diharapkan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan akan lebih efektif, efisien, dan berdampak positif bagi masyarakat. Sebagai warga negara, kita juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya ini agar Indonesia dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
Referensi:
1. https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01154164/bambang-widianto-pentingnya-evaluasi-dalam-pembangunan-berkelanjutan
2. https://eprints.uns.ac.id/31192/1/12.%20PENCIPTAAN%20KOMITMEN%20MASYARAKAT%20MELALUI%20EVALUASI%20KEBIJAKAN.pdf