Pentingnya Keterbukaan dan Partisipasi Publik dalam Proses Evaluasi Kebijakan
Keterbukaan dan partisipasi publik merupakan dua hal yang sangat penting dalam proses evaluasi kebijakan. Menurut para ahli, keterbukaan dan partisipasi publik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan kebijakan yang berdampak pada keputusan yang lebih baik dan lebih adil.
Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), keterbukaan dalam proses evaluasi kebijakan dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil didasarkan pada data dan informasi yang akurat. Dengan adanya keterbukaan, masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana kebijakan tersebut dibuat dan apa alasannya.
Tak hanya itu, partisipasi publik juga memiliki peran yang sangat penting dalam proses evaluasi kebijakan. Menurut Kepala Biro Humas dan Hukum Kemenko Polhukam, Jodi Mahardi, partisipasi publik dapat memberikan masukan yang berharga bagi pembuat kebijakan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi kebijakan, keputusan yang diambil akan lebih representatif dan dapat mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
Menurut Profesor Bambang Shergi Laksmono dari Universitas Indonesia, keterbukaan dan partisipasi publik juga dapat memperkuat legitimasi kebijakan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi kebijakan, kebijakan yang dihasilkan akan lebih diterima oleh masyarakat karena mereka merasa bahwa kebijakan tersebut merupakan hasil dari konsultasi yang melibatkan mereka.
Dalam konteks Indonesia, keterbukaan dan partisipasi publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk mengetahui, memperoleh, dan mengakses informasi yang dimiliki oleh penyelenggaraan Pelayanan Publik.”
Dengan demikian, keterbukaan dan partisipasi publik bukanlah hal yang bisa diabaikan dalam proses evaluasi kebijakan. Kedua hal ini merupakan kunci untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik dan berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Sebagai masyarakat, mari kita berperan aktif dalam proses evaluasi kebijakan agar keputusan yang diambil dapat lebih tepat dan adil.