Kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan data kriminal di Indonesia menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum di negara ini. Pentingnya kebijakan dan regulasi ini dapat dilihat dari dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum dan keamanan masyarakat.
Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum dari Universitas Indonesia, kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan data kriminal di Indonesia haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan data pribadi. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan data kriminal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Salah satu contoh kebijakan yang relevan dengan pengelolaan data kriminal adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini diatur mengenai pengelolaan data kriminal oleh kepolisian negara dan juga hak-hak warga negara terkait perlindungan data pribadi mereka.
Namun, meskipun sudah ada kebijakan dan regulasi yang mengatur pengelolaan data kriminal di Indonesia, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi mereka. Hal ini diakui oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat, Mohammad Farid, yang menyebutkan bahwa “masyarakat perlu lebih sadar akan hak-hak mereka terkait data pribadi dan bagaimana data tersebut akan digunakan oleh pihak yang berwenang.”
Selain itu, masih terdapat kekurangan dalam hal infrastruktur dan teknologi yang dibutuhkan untuk pengelolaan data kriminal secara efektif. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, yang menekankan pentingnya investasi dalam pengembangan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan data kriminal di Indonesia.
Dengan demikian, perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk meningkatkan kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan data kriminal di Indonesia. Dengan adanya kerja sama yang baik, diharapkan pengelolaan data kriminal di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan dapat mendukung penegakan hukum yang lebih baik di negara ini.