Tindakan hukum tegas seringkali menjadi langkah penting yang diambil oleh pemerintah dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara kita. Namun, strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam melakukan tindakan hukum tegas tidak selalu mudah dan harus dipertimbangkan dengan matang.
Menurut pakar hukum dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Mahfud MD, strategi pemerintah dalam melakukan tindakan hukum tegas haruslah dilakukan dengan bijak dan proporsional. “Pemerintah harus memastikan bahwa tindakan hukum tegas yang diambil tidak melanggar hak asasi manusia dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat,” ujar Prof. Mahfud.
Salah satu contoh strategi pemerintah dalam melakukan tindakan hukum tegas adalah penindakan terhadap koruptor. Menurut Kepala KPK, Firli Bahuri, tindakan hukum tegas terhadap koruptor merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberantas korupsi dan menegakkan hukum. “Kami akan terus melakukan tindakan hukum tegas terhadap koruptor tanpa pandang bulu, demi menciptakan masyarakat yang bersih dari korupsi,” ujar Firli.
Namun, dalam melakukan tindakan hukum tegas, pemerintah juga harus memperhatikan aspek perlindungan hak asasi manusia. Menurut Amnesty International, tindakan hukum tegas yang dilakukan tanpa memperhatikan hak asasi manusia dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi.
Dengan demikian, strategi pemerintah dalam melakukan tindakan hukum tegas haruslah seimbang antara menegakkan hukum dan keadilan serta melindungi hak asasi manusia. Hanya dengan demikian, negara kita dapat menjadi negara hukum yang adil dan berkeadilan bagi seluruh rakyatnya.