Pelanggaran HAM seringkali menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Tindakan yang melanggar hak asasi manusia ini sering kali menimbulkan polemik dan kontroversi. Namun, apa sebenarnya tindakan hukum yang bisa diambil terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran HAM?
Menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia yang diakui dalam konstitusi dan hukum internasional. Pelanggaran HAM dapat berupa tindakan diskriminatif, penyalahgunaan kekuasaan, penyiksaan, atau bahkan pembunuhan.
Dalam penanganan kasus pelanggaran HAM, tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana sangatlah penting. Menurut Pakar Hukum Pidana, Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran HAM harus dilakukan secara tegas dan adil.
“Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran HAM harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Keadilan harus ditegakkan demi menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara,” ujar Prof. Indriyanto.
Tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran HAM dapat berupa penuntutan pidana, pembekuan aset, atau bahkan pemecatan dari jabatan publik. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya.
Namun, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran HAM juga harus dilakukan dengan memperhatikan proses hukum yang berkeadilan. Menurut Direktur Eksekutif LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa, proses hukum harus transparan dan akuntabel.
“Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran HAM harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat juga harus terlibat dalam proses pengadilan untuk memastikan keadilan terwujud,” ujar Alghiffari.
Dengan adanya tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran HAM, diharapkan kasus-kasus pelanggaran HAM dapat ditangani secara adil dan tegas. Keadilan harus selalu menjadi landasan utama dalam menegakkan hukum demi melindungi hak asasi manusia.