Peningkatan transparansi dan akuntabilitas instansi penegak hukum melalui pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menciptakan sistem hukum yang bersih dan adil di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas adalah dua hal yang saling terkait dan saling mendukung. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana instansi penegak hukum bekerja, sedangkan akuntabilitas akan memastikan bahwa instansi tersebut bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan.
Menurut Harkristuti Harkrisnowo, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, “Pengawasan merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas instansi penegak hukum. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang efektif, kita dapat memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum yang adil.”
Salah satu contoh implementasi pengawasan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas instansi penegak hukum adalah melalui pembentukan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK telah berhasil membuktikan bahwa dengan adanya pengawasan yang ketat, korupsi dapat ditekan dan hukum dapat ditegakkan dengan adil.
Namun, tantangan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas instansi penegak hukum masih sangat besar. Banyak kasus penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etika yang dilakukan oleh oknum-oknum di dalam instansi penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat untuk terus melakukan pengawasan dan memastikan bahwa instansi penegak hukum bekerja dengan profesional dan jujur.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, “Pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan akan mendorong instansi penegak hukum untuk selalu menjaga integritas dan moralitas dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa hukum benar-benar menjadi penegak keadilan di negara ini.”
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas instansi penegak hukum melalui pengawasan merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya menciptakan sistem hukum yang bersih dan adil di Indonesia. Semua pihak harus berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan memastikan bahwa instansi penegak hukum bekerja dengan profesional dan jujur demi terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.