Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pengawasan instansi merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga integritas pemerintahan. Dengan adanya pengawasan yang ketat terhadap instansi pemerintah, diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Menurut Dr. Hafid Abbas, Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. “Pengawasan terhadap instansi pemerintah harus dilakukan secara berkala dan terus-menerus untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh instansi tersebut tidak melanggar aturan dan tidak merugikan masyarakat,” ujar Dr. Hafid.
Salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas adalah dengan mendorong instansi pemerintah untuk lebih terbuka dalam menyediakan informasi kepada publik. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan akurat dari instansi pemerintah.
Namun, tantangan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pengawasan instansi juga tidak bisa diabaikan. Banyak instansi pemerintah yang masih enggan untuk memberikan informasi secara transparan kepada publik, sehingga mempersulit upaya pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal.
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak terkait. “Kita semua harus bekerja sama untuk mendorong instansi pemerintah agar lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Tanpa adanya komitmen yang kuat, upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas akan sulit terwujud,” ujar Tjahjo Kumolo.
Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel di Indonesia. Sehingga, setiap kebijakan yang diambil oleh instansi pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada publik, dan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.