Peran masyarakat dalam memerangi pelanggaran hukum di Indonesia memegang peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di negara ini. Menurut Pakar Hukum Pidana, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, “Masyarakat yang aktif dan peduli terhadap penegakan hukum dapat menjadi garda terdepan dalam memberantas pelanggaran hukum.”
Sebagai warga negara yang baik, kita seharusnya tidak hanya menjadi penonton yang pasif ketika melihat adanya pelanggaran hukum di sekitar kita. Kita juga harus berani melaporkan ke pihak berwajib agar pelaku dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Seperti yang diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, “Peran masyarakat yang aktif dalam memberantas pelanggaran hukum merupakan kunci utama dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di Indonesia.”
Tak hanya itu, peran masyarakat juga dapat terlihat dari upaya untuk memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Menurut Ketua Komisi Yudisial, Prof. Dr. Hatta Ali, “Pendidikan hukum yang diberikan kepada masyarakat dapat menjadi langkah awal dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum di tengah-tengah masyarakat.”
Selain itu, peran masyarakat juga dapat terlihat dari upaya kolaborasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam mengatasi pelanggaran hukum. Dengan adanya kerjasama yang baik antara kedua belah pihak, diharapkan penanganan terhadap pelanggaran hukum dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, “Kolaborasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam memerangi pelanggaran hukum di Indonesia.”
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam memerangi pelanggaran hukum di Indonesia sangatlah penting dan tidak bisa dianggap remeh. Dengan kesadaran dan aksi nyata dari setiap individu sebagai bagian dari masyarakat, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih aman dan tertib dari segala bentuk pelanggaran hukum.